PIANI - Perhimpunan Ilmuwan
Administrasi Negara Indonesia
http://newpiani16.wix.com/jurnalpiani - jurnal ilmiah ISSN - 1412 - 9736
By : DR. Deddy Pandji Santosa.,M.Si
Artikel /Jurnal Ilmiah
Drs.Abdal,M.Si
Judul:
KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA
DALAM SEKTOR PELAYANAN
Abstrak
Globalisasi yang begitu cepat menuntut pelayanan publik untuk dapat memenuhi harapan masyarakat yang kebutuhannya meningkat dan cakupannya makin luas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara sektor publik, yaitu pemerintah dan swasta sebagai penggerak ekonomi, yang dapat diformulasikan ke dalam Kemitraan Sektor Publik dan Swasta, karena salah satu peran penting sektor swasta dalam mendukung terwujudnya pelayanan terutama dalam penerpan konsep good governance adalah keterlibatan dalam sektor ekonomi, yang tentu saja dengan tidak mengabaikan sektor-sektor lainnya, seperti lingkungan hidup, sektor sosial, budaya dan lain-lain.
Selain swasta, organisasi kemasyarakatan (civil society organizations) pun tampaknya tidak boleh dipandang sebelah mata dalam mendukung terwujudnya good governance. Secara fungsional, organisasi kemasyarakatan berperan dalam memfasilitasi insteraksi sosial, politik, ekonomi, hukum, lingkungan hidup maupun sektor lainnya. Selain itu, organisasi kemasyarakatan juga berperan dalam melakukan “check and balance” terhadap kewenangan dan kekuasaan pemerintah (Negara) dalam menjalankan tugasnya serta aktifitas sektor swasta yang berkaitan dengan masalah kepentingan public.
Pertimbangan pengembangkan kemitraan yaitu efisiensi dan kualitas, efektivitas, memacu dinamika organisasi, dan membagi resiko dan keuntungan (risk and benefit sharing) dengan mitra kerjanya. Selain juga menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Kata Kunci : Pemerintah, Swasta, Sektor Pelayanan
ARTIKEL LENGKAP KLIK PDF DIBAWAH INI
Dr.Ipa Hafsiah,SE.,MM.,M.Si
Judul :
PENGAWASAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
DI KABUPATEN GARUT
ABSTRAK
Pemilihan umum merupakan saran pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Proses berlangsungnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Garut merupakan proses pendewasaan kehidupan berpolitik yang selama ini adanya anggapan bahwa masyarakat di daerah merupakan masyarakat marginal yang mudah dipengaruhi oleh uang dan buta politik.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 214 diatur dalam :
Pada pemerintahan yang demokrasi, pemilihan umum merupakan pesta demokrasi. Secara Umum tujuan pemilihan umum adalah :
1. Melaksanakan kedaulataan rakyat
2. Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat,
3. Untuk memilihan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.
4. Melaksanakan pergantian anggota pemerintahan secara aman, damai dan tertib.
5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
Kata Kunci: Panwaslu, Pemilihan Presiden, dan Wakil Presiden
ARTIKEL LENGKAP KLIK PDF DIBAWAH INI
Dr.Nanang Suparman,M.Pd
Judul :
Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas Pada Era Otonomi Daerah
ABSTRAK
Tulisan dalam makalah ini merupakan kajian teoritis yang membahas tentang Menuju Pelayanan Yang Berkualitas Pada Era Otonomi Daerah. Dalam artikel ini menelaah mengenai pentingnya pelayanan publik dalam perbaikan konten dan konteksnya dengan sistem desentralisasi. Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No 22/1999). Dengan otonomi sesungguhnya daerah diberikan kebebasan untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang terbaik bagi masyarakatnya. Dengan otonomi diharapkan akan tercipta masyarakat yang tumbuh atas dasar inisiatif/prakarsa sendiri, sehingga akan melahirkan masyarakat yang kreatif –inovatif tanpa ada kekangan dari pemerintah pusat. Dalam era otonomi daerah, dituntut peranan pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan pelayanan publik (public services) yang sangat dibutuhkan. Dalam hal yang menyangkut public services dilaksanakan oleh dinas-dinas daerah(SKPD),Badan,Kantor, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Pelayanan publik yang diberikan dituntut untuk berkualitas dan memuaskan publik penerima.
Kata kunci: otonomi daerah, pelayanan publik, kualitas.
ARTIKEL LENGKAP KLIK PDF DIBAWAH INI
Dr.Asep Hidayat,M.Si
Judul:
KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELIBATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
ABSTRAK
Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi setempat penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat dan meningkatkan kesdayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk memperoleh hak-hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi sosial dan politik. Pada prinsipnya pemberdayaan adalah proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan masyarakat agar individu lebih berdaya membangun kemandirian.
Kata Kunci : Pembangunan, partisipasi, pemberdayaan masyarakat
ARTIKEL LENGKAP KLIK PDF DI BAWAH INI